LABUHA, makianopost.com – Dinas Kesehatan Halmahera Selatan akhirnya memberikan tanggapan resmi terkait polemik keabsahan psikotes yang diadakan bagi peserta lulus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Isu ini menjadi perhatian publik setelah muncul pertanyaan mengenai otoritas pelaksanaan psikotes dan keterkaitan dengan organisasi profesi seperti Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI).
Sekretaris Dinas Kesehatan Halmahera Selatan, Surahmat, menjelaskan bahwa pelaksanaan psikotes merupakan wewenang ahli psikologi yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi sesuai peraturan. Ia menekankan pentingnya memenuhi syarat yang telah ditetapkan, terutama untuk memastikan kualitas layanan psikologi yang diberikan.
“Soal keabsahan izin praktik atau keterkaitan dengan HIMPSI, saya tidak tahu detailnya. Namun, yang jelas, pelaksanaan psikotes harus dilakukan oleh profesional di bidang psikologi, bukan profesi lain. Yang terpenting adalah memenuhi syarat praktik yang berlaku,” ujar Surahmat saat ditemui di kantornya pada Kamis (16/1).
Peran Psikolog dalam Psikotes dan Kesehatan Mental
Surahmat menegaskan bahwa psikotes adalah ranah kerja ahli psikologi. Hal ini mencakup penilaian kapasitas mental, kepribadian, hingga asesmen untuk berbagai kebutuhan, seperti penerimaan kerja atau pembukaan praktik. "Psikolog memiliki kompetensi untuk melakukan asesmen psikologis. Jika kebutuhan lebih spesifik, misalnya gangguan mental berat, maka penanganan diarahkan ke psikiater," ungkapnya.
Baca Berita Lainnya : Evaluasi Proyek Multiyear Rp189 Miliar di Halmahera Selatan : Transparansi dan Penyelesaian Jadi Prioritas
Ia juga menjelaskan bahwa dokter, termasuk spesialis kejiwaan atau psikiater, memiliki peran yang berbeda. Mereka lebih fokus pada diagnosis dan pengobatan gangguan mental yang membutuhkan intervensi medis. “Peran kedua profesi ini berbeda tetapi saling melengkapi dalam mendukung kesehatan mental masyarakat,” tambahnya.Kebutuhan Akan Pemahaman yang Lebih Baik
Surahmat mengakui bahwa masih banyak masyarakat yang kurang memahami perbedaan peran antara psikolog dan psikiater. "Sering kali masyarakat menganggap semua urusan kesehatan mental harus ditangani dokter, padahal itu tidak sepenuhnya benar. Psikolog memiliki tugas tersendiri, terutama dalam aspek asesmen dan intervensi psikologis tanpa pendekatan medis,” jelasnya.
Ia berharap klarifikasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencari layanan kesehatan mental sesuai kebutuhan. “Masyarakat yang membutuhkan psikotes atau evaluasi psikologis harus memastikan profesional yang dituju memiliki kualifikasi yang sesuai, seperti sertifikasi dari HIMPSI atau lembaga terkait,” imbuhnya.
Kolaborasi Antarprofesi untuk Layanan Optimal
Surahmat juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara berbagai profesi dalam pelayanan kesehatan mental. Menurutnya, integrasi antara psikolog dan psikiater adalah langkah strategis untuk memberikan solusi komprehensif bagi masyarakat.
“Psikolog dan psikiater harus saling mendukung. Psikolog menangani kasus ringan hingga sedang, sementara kasus berat yang membutuhkan intervensi medis dapat dirujuk ke psikiater,” katanya. Ia juga menekankan pentingnya regulasi yang jelas agar kolaborasi ini berjalan optimal dan memberikan dampak positif.
Edukasi Berkelanjutan untuk Masyarakat
Dinas Kesehatan Halmahera Selatan berkomitmen untuk terus mengedukasi masyarakat terkait pentingnya layanan kesehatan mental yang profesional. Surahmat menegaskan bahwa pemahaman yang baik tentang peran profesi kesehatan mental akan membantu menghindari polemik serupa di masa depan.
“Kami berharap masyarakat lebih memahami siapa yang harus dihubungi untuk kebutuhan kesehatan mental tertentu. Dengan begitu, layanan yang diberikan akan lebih efektif dan tepat sasaran,” tutupnya.
Dengan penjelasan ini, Dinas Kesehatan Halmahera Selatan berharap polemik mengenai keabsahan psikotes dapat diselesaikan dengan baik, sekaligus menjadi momentum untuk meningkatkan literasi kesehatan mental di masyarakat.
