Kericuhan itu diduga dilakukan oleh Sekretaris PUPR Halsel yang berlaga seperti preman. Hal itu memantik perhatian masyarakat halsel khususnya Masyarakat Kecamatan Pulau Makian.
Direktur Forum Strategis Pembangunan Sosial Maluku Utara (FORES Malut) Sandi Usman juga ikut berkomentar atas kericuhan tersebut. Sandi menilai, "Bahwa tindakan Sekretaris PUPR Halsel telah mencoreng nama baik pemerintah Kabupaten Halsel yang di bawa kepemimpinan Bassam-Helmy" Ujarnya
Menurut Sandi, "tidak ada alasan lagi Bupati sudah harus mencopot Kadis dan Sekretaris PUPR Halsel, karena dinilai gagal. Sebelumnya Kadis PUPR berkomentar di beberapa media berita online bahwa jalan Segmen II dalam waktu dekat akan dibangun tapi hasilnya nihil" Ungkapnya
Ketua Fores Malut itu juga menyesalkan, "kami juga tidak menduga bahwa ada pejabat yang bertingkat seperti preman ketika menemui massa aksi dengan memakai kaos oblong disaat jam kantor, ini tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat justru sebagai seorang premanisme" Kesalnya
Dalam aksi tersebut GMNI Halsel mendesak kepada PUPR Halsel agar segera selesaikan Jalan Segmen II kec Pulau Makian Kab Halsel yang dianggarkan pada tahun 2023 sampai 2024 tidak kunjung tuntas, bahkan jalan yang dibangun segmen III yang meliputi 2 desa yaitu desa Suma dan Ploly diduga kuat ruas provinsi. ironisnya badan jalan di segmen II sudah dibongkar namun tidak dikerjakan sehingga masyarakat mengalami dampak negatif akibat pekerjaan yang tidak selesai itu.
"Dalam waktu dekat Fores Malut dan GMNI Halsel kembali mendatangi kantor PUPR dan Bupati Halsel, jika semua tuntutan yang telah disampaikan masa aksi tidak ditindak lanjuti" Tutupnya,**
Penulis Andhika Syahputra
Editor Redaksi MakianoPost
