Pembahasan dalam rapat tersebut berkaitan dengan beberapa isu krusial, seperti penetapan zona distribusi, penegakan aturan harga, dan pemerataan pasokan BBM demi kebutuhan masyarakat.
Sekda : Aturan Harga dan Zona Distribusi Jadi Prioritas Utama
Sekda Halsel menegaskan bahwa penerapan harga BBM subsidi sesuai dengan ketentuan pemerintah adalah prioritas utama. Selain itu ia juga menekankan pentingnya penegasan aturan untuk menjaga harga eceran tertinggi (HET) tetap stabil dimasyarakat.
“Kami tidak akan mentolerir pelanggaran dalam penjualan BBM. Jika ditemukan harga yang tidak sesuai, tindakan tegas akan diambil. Pangkalan BBM harus mengutamakan kepentingan masyarakat,” tegas Sekda.
Selain itu, Sekda menjelaskan bahwa sistem zona distribusi perlu diterapkan untuk mencegah kelangkaan dan mempermudah pengawasan.
“Dengan adanya zona distribusi, pelanggaran dan ketidaksesuaian dapat lebih mudah diidentifikasi,” tambahnya.
Baca Berita Lainnya : Disperindag Halmahera Selatan, Bakal Tegas Menertibkan Penjualan BBM Subsidi dan Non-Subsidi di SPBUN Panamboang
Harga BBM di Wilayah Tertentu Jadi Sorotan
Camat Obi, Fahdin Bahrudin, mengungkapkan bahwa di wilayahnya, permasalahan utama adalah ketidaksesuaian harga BBM, bukan kelangkaan.
“Kelangkaan bukan masalah di sini. Namun, harga BBM yang sering kali di luar ketentuan menjadi perhatian kami,” ujar Ikbal.
Beberapa camat lain juga menyoroti perlunya penertiban terhadap penjualan BBM di pangkalan, terutama untuk menghindari praktik penjualan kepada pihak lain, seperti operator speedboat, yang kerap menyebabkan kekurangan pasokan bagi masyarakat umum.
Komitmen Penegakan Regulasi
Fitrah, perwakilan PT Sinergi, menyatakan bahwa regulasi Pertamina melarang keras penjualan BBM subsidi di atas harga yang telah ditetapkan. Ia juga menegaskan bahwa minyak tanah tidak boleh didistribusikan kepada pengecer, sesuai aturan PT Migas.
“Pangkalan yang melanggar aturan harga BBM subsidi akan diberikan sanksi tegas,” tegas Fitrah.
Hal ini didukung oleh Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan Halsel, yang meminta semua agen dan pangkalan untuk mematuhi ketentuan harga demi kepentingan masyarakat luas.
Harapan untuk Sistem Distribusi yang Lebih Tertib
Rapat ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menciptakan sistem distribusi BBM yang lebih tertib, adil, dan efisien. Dengan pengawasan ketat, penerapan zona distribusi, dan penegakan aturan harga, masalah ketidaksesuaian harga dan kelangkaan diharapkan dapat diminimalkan.
Pemkab Halsel mengimbau kerja sama dari seluruh pihak, termasuk agen dan pangkalan, agar kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi secara merata dan berkelanjutan.
Penulis Irwan Abubakar
Editor redaksi MakianoPost
