Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara (Malut) Nomor 25/LHP/XIX.TER/12/2024 tanggal 13 Desember 2024, terkait dugaan penyimpangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Halmahera Tengah menjadi sorotan publik yang serius. Meskipun baru sebatas temuan awal, kasus ini tidak bisa dianggap remeh dan patut disikapi dengan cermat, terutama dalam perspektif hukum pidana. Opini ini akan mengulas implikasi hukum dari temuan BPK tersebut dan menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dan juga mengupas peran LSM sebagai mitra penegak hukum dalam pemberantasan korupsi.
Temuan BPK sebagai pintu masuk penegakan hukum
BPK, sebagai auditor negara, memainkan peran krusial dalam mengidentifikasi adanya potensi kerugian negara, penyalahgunaan wewenang, dan perbuatan melawan hukum. Temuan BPK yang mengindikasikan adanya unsur pidana wajib dilaporkan kepada aparat penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, atau Kepolisian. Laporan ini berfungsi sebagai pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.
Dalam kasus dugaan korupsi Dinas PUPR Halmahera Tengah, temuan BPK dapat menjadi dasar yang kuat bagi Kejaksaan atau Kepolisian untuk memulai penyidikan. Meskipun BPK bukan lembaga penegak hukum, laporannya memuat data dan fakta yang signifikan untuk menelusuri dugaan pelanggaran hukum yang terjadi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus segera menindaklanjuti temuan ini secara serius dan transparan.
Ancaman pidana di balik temuan BPK
Dugaan penyimpangan di dinas PUPR seringkali melibatkan berbagai modus korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa delik yang potensial terungkap dari dugaan kasus ini antara lain:
- Merugikan keuangan negara (Pasal 2 dan 3) : Dugaan penyimpangan, seperti proyek fiktif atau mark-up anggaran, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang secara melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara.
- Pengadaan barang/jasa yang curang (Pasal 7) : Dugaan Korupsi di sektor PUPR sering terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa. Adanya perbuatan curang dalam lelang atau pelaksanaan proyek dapat dikenakan sanksi pidana.
- Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8 dan 9) : Jika terbukti ada oknum pejabat yang dengan sengaja menggelapkan uang atau aset negara dalam jabatannya, mereka dapat dijerat dengan pasal tersebut.
- Penyuapan atau gratifikasi (Pasal 5, 6, 12B, dan 12C) : Dugaan Praktik suap atau gratifikasi yang melibatkan pejabat dan pihak swasta dalam proyek-proyek dinas juga merupakan tindak pidana korupsi yang serius, yang mana diduga kuat praktek ini terus menerus terjadi hingga membudaya dalam setiap pengerjaan proyek pemerintah baik di daerah maupun pusat.
Jika terbukti bersalah, para pelaku dapat menghadapi sanksi pidana yang berat, mulai dari pidana penjara minimal 4 tahun hingga 20 tahun, bahkan pidana penjara seumur hidup. Selain itu, mereka juga diwajibkan membayar denda dan uang pengganti atas kerugian negara yang ditimbulkan.
Pentingnya proses hukum yang transparan
Untuk menjaga kepercayaan publik, penanganan kasus dugaan korupsi, tentu harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Aparat penegak hukum harus menginformasikan perkembangan kasus kepada masyarakat secara berkala. Hal ini penting untuk menghindari spekulasi, "Keterbukaan informasi akan mencegah munculnya rumor dan asumsi yang tidak berdasar". Selanjutnya Penanganan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara serius, dapat memberikan efek jera kepada oknum lain agar tidak melakukan perbuatan serupa, dan satu hal yang menjadi perhatian kita semua, yaitu membangun kepercayaan publik terhadap penegakan, sistem hukum dan pemerintahan.
Tantangan dan harapan
Meski temuan BPK telah menjadi langkah awal yang baik, tantangan dalam proses hukum berikutnya tidaklah kecil. Aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa semua bukti dikumpulkan secara komprehensif, tidak ada intervensi politik, dan proses peradilan berjalan secara adil dan konsisten terhadap ketentuan yang berlaku.
Harapan publik kini tertuju pada aparat penegak hukum di Maluku Utara. Dugaan Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen pemberantasan korupsi di provinsi maluku utara. Penegakan hukum yang tegas terhadap dugaan korupsi di lingkup Dinas PUPR Halmahera Tengah bukan hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga tentang melindungi hak-hak masyarakat atas pembangunan yang bersih dan berkeadilan. Kepercayaan publik pada instansi pemerintah akan pulih jika para pejabat yang menyalahgunakan wewenang benar-benar merasakan ganjaran setimpal atas perbuatannya.
Peran strategis LSM dalam pemberantasan korupsi di daerah
Dari perspektif hukum pidana, peran LSM memiliki peran penting dalam hal kontribusi pengungkapan dugaan korupsi. Peran ini mencakup pengumpulkan data dan informasi terkait dugaan tindak pidana korupsi di daerah. Data yang bersumber dari pemantauan kebijakan publik, proyek pemerintah daerah, atau penggunaan anggaran, secara valid dan bertanggung jawab kemudian dapat dilaporkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang untuk ditindak lanjuti. Langkah Pengawasan kebijakan publik yang dilakukan LSM, tentu memiliki peran penting sebagai mata dan telinga masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di daerah, bahkan sejumlah riset dan analisis mengungkapkan LSM dapat menemukan kejanggalan atau potensi praktik korupsi, yang kemudian bisa diadvokasikan untuk diperbaiki atau dilaporkan ke penegak hukum.
Masyarakat, termasuk melalui wadah LSM, berhak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hak ini memungkinkan LSM untuk memberikan masukan konstruktif terhadap perbaikan sistem di pemerintahan daerah guna menutup celah dugaan praktek korupsi yang sistematis.
Langkah Edukasi dan kampanye antikorupsi LSM melalui sejumlah kegiatan termasuk aksi unjukrasa, juga memainkan peran krusial dalam meningkatkan kesadaran masyarakat atas bahaya kejahatan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat kita lihat melalui sejumlah kegiatan Kampanye, seminar, dan diskusi publik yang diadakan LSM dapat memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam melawan korupsi.
Batasan peran LSM berdasarkan hukum pidana
Meskipun memiliki peran besar, LSM tidak dapat bertindak layaknya seorang penegak hukum. Batasan ini penting untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan menjaga proses hukum tetap profesional dan akuntabel. Undang-undang secara tegas melarang LSM melakukan kegiatan penyidikan atas dugaan kasus tindak pidana korupsi, peran ini sepenuhnya berada di tangan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan khusus sesuai undang-undang. Penyelidik dan penyidik sepenuhnya menjadi tugas kepolisian, kejaksaan, atau lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tinjauan hukum pidana terkait partisipasi LSM
Dalam kerangka hukum pidana, partisipasi LSM diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu secara tegas Pasal 41 ayat (1) undang-undang tersebut memberikan hak kepada setiap orang, termasuk LSM, untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi terkait dugaan korupsi. Informasi ini kemudian dapat dijadikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk memulai penyelidikan. Tentu dalam melaksanakan tugas dan perannya LSM, Patut mendapatkan Perlindungan sebagai saksi dan pelapor. Hal ini penting untuk memastikan adanya rasa aman atas laporan dan pengungkapan setiap dugaan korupsi yang melibatkan oknum di daerah.
Meski memiliki landasan hukum yang kuat, LSM sering menghadapi hambatan dalam perannya memberantas korupsi di daerah. Kerap kali menghadapi ancaman, intimidasi, atau kriminalisasi saat melaporkan dugaan korupsi. Kurangnya perlindungan hukum yang efektif bagi pelapor hal ini bisa berdampak serius terhadap motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberantasan tindak pidana kejahatan korupsi. Dengan memahami kerangka hukum dan tantangan yang ada, tentu peran LSM sebagai pengawas, pelapor, dan edukator, dapat menciptakan sinergitas yang kuat dalam melawan korupsi di indonesia
Editor Redaksi MakianoPost
