Hal tersebut disampaikan langsung Ketua LPP Tipikor Malut kepada awak media, "Keterlambatan Proyek Rehabilitasi Pelabuhan Semut yang telah memasuki 4 bulan lamanya, kami menilai Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Ternate serta PPK Proyek tidak serius dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Olehnya itu Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL) Kementrian Perhubungan (Kemenhub) wajib melakukan evaluasi dan pencopotan jabatan" Ujar Alan
Proyek Rehabilitasi Pelabuhan Semut Mangga Dua Ternate diketahui dengan Nomor Kontrak Pekerjaan PL/107/1/13/KSOP.TTE-2025 Senilai Rp Rp27.968.298.991 APBN Tahun Anggaran 2025 dengan jumlah Waktu Pelaksanaan 240 Hari Kalender terhitung sejak 6 Mei 2025 dan selaku Pelaksana Proyek PT.RANSOE PILAR UTAMA Konsultan Pelaksana PT.ALOCITA MANDIRI, hingga saat ini diduga dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan kontrak pekerjaan.
Alan Ilyas, menambahkan "Atas keterlambatan kegiatan proyek tersebut, mestinya PPK telah menetapkan ketentuan kontrak kritis, di mana penyedia akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam kontrak dan peraturan yang berlaku. Hal ini tentunya dengan tujuan upaya pencegahan kerugian lebih lanjut serta memastikan proyek dapat terselesaikan sesuai jadwal yang ada pada ketentuan kontrak" Jelas alan.
"Keterlambatan 4 bulan dalam proyek rehabilitasi pelabuhan semut, menunjukan ketidak seirusan Kepala KSOP Kelas II Ternate bersama PPK dalam melaksanakan tugas pengawasannya, Olehnya itu kementrian wajib melakukan pengantian PPK dan pemutusan kontrak pekerjaan jika pihak rekanan tidak memiliki kemampuan selaku pelaksana" Tutupnya
Hingga berita ini dipublis, redaksi makianopost.com berusaha lakukan konfirmasi kepada KSOP Kelas II Ternate terkait keterlambatan proyek tersebut.
Editor Redaksi MakianoPost
