Pernyataan ini di sampaikan Aktivis Front Perjuangan Masyarakat Pulau Makian, Juslan J. Hi Latif, Ia Menilai Komisi III DPRD Halmahera Selatan, Jangan hanya sibuk membangun citra di publik, tetapi mandul dan Tak bertaring hadapi Bupati dan Kadis PUPR, atas Kasus Mangkraknya Pembangunan Jalan Hotmix di Pulau Makian,
"Semestinya lembaga rakyat sebesar DPRD dapat menggunakan hak interpelasinya terkait pekerjaan mangkrak pada Dinas PUPR Halsel, Agar dapat diketahui sebelumnya pihak Dinas PUPR sudah membuat kesepakatan tertulis bersama-sama pihak Rekanan CV. Delta di hadapan Komisi III DPRD dan Perwakilan Masyarakat pulau makian saat Rapat Dengar Pendapat (RDP). Lantas saat secara terang terangan pihak Dinas dan Rekanan tidak menyelesaikan apa yang menjadi wewenangnya, Komisi III DPRD Halsel malah tidak melakukan evaluasi atas kinerja buruk Dinas PUPR Halsel, jelas kami sebagai repsentasi masyarakat Pulau Makian kecewa atas sikap apatis Lembaga DPRD Halsel"Ungkap Juslan
Juslan menegaskan, "Salah satu fungsi DPRD yaitu melakukan pengontrolan terhadap jalanya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini tentunya bertujuan untuk memastikan bahwa jalannya pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kepentingan masyarakat itu sendiri.Olehnya itu kami menyarankan agar pihak Komisi III DPRD dapat menghadirkan Bupati dan Kepala Dinas PUPR Halsel guna melakukan evaluasi atas mangkraknya pekerjaan jalan hotmix pulau makian"Tegas Juslan
Juslan menambahkan,"Jika DPRD Halsel tidak segera mengambil langkah tegas atas proyek pembangunan jalan hotmix pulau makian yang sudah dikategorikan mangkrak atau tidak selesai tepat waktu, maka kami sebegai perwakilan masyarakat pulau makian bakal melakukan aksi besar-besaran sebagai bentuk demosi ketidak percayaan terhadap kinerja pemerintah daerah halmahera selatan dibawah kendali Ali Bassam Kasuba"Ujarnya
"Kekecewaan masyarakat ini muncul karena proyek yang mangkrak tidak memberikan manfaat yang dijanjikan kepada masyarakat, serta menimbulkan pemborosan anggaran. Selain itu, mangkraknya proyek juga dapat mencerminkan buruknya tata kelola pembangunan, kurangnya transparansi, dan akuntabilitas"Tutup Juslan
Penulis Jumardin Gaale
Editor Redaksi MakianoPost
