Meski stadion tersebut menjadi pusat aktivitas olahraga dan investasi klub profesional, status hukumnya masih belum jelas. Hingga kini, kedua belah pihak belum dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah, seperti sertifikat tanah atas nama masing-masing pemerintah daerah.
Aktivis Maluku Utara, Mulas Ibrahim, turut angkat bicara. Ia menilai situasi ini mencerminkan lemahnya tata kelola aset pemerintah daerah serta buruknya koordinasi antar pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) seharusnya hadir untuk menyelesaikan persoalan ini secara hukum dan administratif. Sebagai otoritas pertanahan, ATR/BPN memiliki kewenangan menelusuri status kepemilikan lahan, memverifikasi dokumen, dan menetapkan siapa pemilik sah berdasarkan data pertanahan resmi. (Minggu, 29 Juni 2025).
Ironisnya, Malut United yang telah menginvestasikan dana miliaran rupiah justru menjadi pihak yang paling terdampak akibat ketidakpastian ini. Klub terancam kehilangan akses dan kepastian penggunaan stadion jika polemik ini tidak segera diselesaikan.
Desakan pun menguat agar pemerintah pusat, khususnya Kementerian ATR/BPN, segera turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Sengketa ini dinilai sebagai bukti nyata buruknya tata kelola aset publik dan ego sektoral yang justru menghambat kemajuan olahraga serta pembangunan daerah.
Persoalan ini juga menimbulkan kekhawatiran lebih luas di kalangan masyarakat dan pelaku olahraga, yang menilai bahwa konflik kepemilikan seperti ini hanya akan menciptakan ketidakstabilan iklim investasi dan merusak kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintah daerah. Jika tidak segera diatasi, bukan hanya Malut United yang akan dirugikan, tetapi juga potensi daerah dalam mengembangkan sektor olahraga dan ekonomi lokal bisa ikut terhambat secara serius.
Penulis Kaisar Hamid
Editor Redaksi MakianoPost
