Halsel, MakianoPost – Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan, M. Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muksin, membawa harapan baru bagi masyarakat. Di antara mereka, Petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang bertugas di bagian pencemaran mengutarakan aspirasi terkait kesejahteraan dan perlindungan kerja yang dinilai masih kurang.
Muhamad Nur Jalal, salah satu petugas DLH, mengungkapkan harapannya agar pemerintahan yang baru lebih memperhatikan kondisi para pekerja lapangan. Ia menyampaikan ucapan selamat kepada bupati dan wakil bupati yang baru dilantik, seraya berharap adanya perubahan nyata dalam kebijakan kesejahteraan pegawai.
"Kami mengucapkan selamat kepada Pak Bupati dan Wakil Bupati Halsel. Semoga mereka amanah dan membawa perubahan positif, khususnya bagi kami yang bekerja di lapangan," ujarnya, Rabu (20/2).
Namun, di balik harapan tersebut, Nur Jalal juga mengungkapkan keluhan terkait risiko kerja yang tinggi tanpa perlindungan yang memadai. Menurutnya, para petugas pencemaran sering menghadapi tugas berbahaya seperti memanjat pohon dan menggunakan gergaji mesin (chainsaw) untuk memangkas dahan, tetapi belum mendapatkan asuransi atau upah yang layak.
"Di bagian pencemaran ini ada lima orang. Saya dan Kamal Kader menerima Rp3 juta per bulan, sedangkan tiga rekan kami—Abdullah Togubu, Erwin M. Nur, dan Lawaro Anwar—hanya Rp2,5 juta. Dengan risiko pekerjaan yang kami hadapi, jumlah ini masih jauh dari cukup," ungkapnya.
Keluhan serupa disampaikan Abdullah Togubu, yang menekankan pentingnya perhatian dari pemerintah daerah terhadap pekerja seperti mereka.
"Pekerjaan kami berisiko tinggi, dan kesejahteraan masih kurang diperhatikan. Kami berharap pemerintah daerah memberikan solusi konkret," katanya.
Menanggapi hal ini, Bahrudin Sajim, Kabid Humas Wartawan dan Komunitas Penulis WARKOP Halsel, juga menegaskan bahwa kepemimpinan baru harus serius dalam menangani isu kesejahteraan pekerja DLH.
"Gaji mereka masih jauh dari layak, sementara tugas yang mereka jalani penuh risiko. Ini harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah ke depan," tegasnya.
Dengan pemerintahan baru yang kini mulai bekerja, para petugas DLH berharap janji-janji perubahan tidak sekadar wacana, tetapi diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan tenaga kerja di lapangan.
Keluhan serupa disampaikan Abdullah Togubu, yang menekankan pentingnya perhatian dari pemerintah daerah terhadap pekerja seperti mereka.
"Pekerjaan kami berisiko tinggi, dan kesejahteraan masih kurang diperhatikan. Kami berharap pemerintah daerah memberikan solusi konkret," katanya.
Menanggapi hal ini, Bahrudin Sajim, Kabid Humas Wartawan dan Komunitas Penulis WARKOP Halsel, juga menegaskan bahwa kepemimpinan baru harus serius dalam menangani isu kesejahteraan pekerja DLH.
"Gaji mereka masih jauh dari layak, sementara tugas yang mereka jalani penuh risiko. Ini harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah ke depan," tegasnya.
Dengan pemerintahan baru yang kini mulai bekerja, para petugas DLH berharap janji-janji perubahan tidak sekadar wacana, tetapi diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan tenaga kerja di lapangan.
Penulis Irwan Abubakar
Editor Redaksi MakianoPost
