“Kami menerima banyak keluhan dari nelayan. Ada yang kesulitan mendapatkan es balok, sementara yang memasok ke perusahaan tetap mendapat jatah. Ini tidak adil,” ujar Irawan,Senin, (3/2/2025).
Di Panamboang, terdapat empat pabrik es balok yang beroperasi. Tiga di antaranya dimiliki oleh PT Pahala, Prindo (Prinus), dan Balai Perikanan melalui koperasi. Sementara itu, satu pabrik milik Perusahaan Daerah (Perusda) justru tidak beroperasi, padahal aset tersebut bernilai miliaran rupiah.
Menurut Irawan Adam, DPRD akan segera mengundang DKP untuk membahas solusi jangka panjang. Salah satu langkah yang didorong adalah mengaktifkan kembali pabrik es milik Perusda agar kapasitas produksi meningkat dan kebutuhan nelayan dapat terpenuhi secara merata.
“Kalau ada indikasi pembagian es balok yang tidak adil atau pilih kasih, PT yang bersangkutan harus diberi sanksi. Kami juga segera meminta DKP untuk memastikan distribusi yang lebih transparan,” tegasnya.
Kelangkaan es balok menjadi masalah serius bagi nelayan di Halsel, mengingat es berperan penting dalam menjaga kualitas hasil tangkapan sebelum dipasarkan. Jika tidak segera ditangani, dampaknya bukan hanya terhadap nelayan tetapi juga sektor perikanan secara keseluruhan.
Penulis Irwan Abubakar
Editor Redaksi MakianoPost
