Yulianto menekankan pentingnya langkah konkret dari Pemda Halsel, terutama terkait pendataan aset yang tersebar di berbagai wilayah, khususnya Pulau Obi. Ia menyatakan bahwa banyak aset daerah yang hingga kini belum terdata dengan baik, bahkan ada yang terbengkalai.
"Kami mendesak BPKAD segera menyerahkan data lengkap terkait jumlah dan kondisi aset milik Pemda Halsel. Data ini penting untuk memastikan aset-aset tersebut dapat dikelola dengan baik," ujar Yulianto.
Ia menyoroti lemahnya pengelolaan aset daerah di Pulau Obi yang sering kali terabaikan setiap terjadi pergantian pimpinan di tingkat kecamatan. Hal ini, menurut Yulianto, bahkan mengarah pada dugaan penyalahgunaan aset, termasuk penjualan aset milik Pemda secara ilegal.
"Di Pulau Obi, banyak aset daerah yang tidak terurus. Beberapa di antaranya terbengkalai, bahkan ada laporan aset Pemda yang dijual. Ini tidak bisa dibiarkan," tegasnya.
Yulianto, yang juga merupakan anggota DPRD dari daerah pemilihan Obi, menambahkan bahwa sejumlah aset, baik fisik maupun nonfisik, masih belum tercatat dan dikelola secara maksimal oleh Pemda Halsel.
"Kondisi ini menunjukkan lemahnya pengelolaan aset daerah. Pulau Obi, khususnya, memiliki banyak aset fisik dan nonfisik yang belum terdata secara resmi," tutupnya.
DPRD Halsel berharap langkah penertiban aset ini dapat segera direalisasikan demi mencegah potensi kerugian daerah dan memastikan pemanfaatan aset secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
Penulis Irwan Abubakar
Editor Redaksi MakianoPost
