Dugaan Penyerobotan Lahan PT GTS: Warga Gambaru Tuntut Pansus ke DPRD Halsel

LABUHA – Kekecewaan mendalam menyelimuti massa aksi dari Aliansi Masyarakat Peduli Desa Gambaru, Kecamatan Obi Selatan. Demonstrasi lanjutan yang digelar di depan kantor DPRD Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) pada Kamis (23/07/2026) berakhir dengan aksi pembakaran ban bekas sebagai bentuk protes atas kosongnya kantor wakil rakyat tersebut.

Aksi ini merupakan rentetan dari demonstrasi sebelumnya yang sempat dilaksanakan di lokasi operasional perusahaan tambang PT Gane Tambang Sentosa (GTS) beberapa pekan lalu. Warga yang tergabung dalam lima kelompok tani ini merasa dibohongi dan dirugikan akibat lahan mereka dikuasai secara sepihak oleh pihak perusahaan.

Koordinator aksi, Sardi A. Hongi, menyatakan kekecewaannya lantaran tidak ada satu pun dari 30 anggota DPRD Halsel yang berada di tempat untuk menerima aspirasi mereka. Berdasarkan informasi dari pihak Sekretariat DPRD, seluruh anggota legislatif tersebut sedang mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) di luar daerah.

"Padahal beberapa hari sebelumnya kami sudah menyurat secara resmi untuk memberitahukan aksi unjuk rasa sekaligus meminta hearing (dengar pendapat) dengan Komisi I. Namun, 30 anggota DPRD lebih memilih keluar daerah dengan alasan Bimtek ketimbang melayani tuntutan masyarakat," ujar Sardi dengan nada kecewa.

Dalam aksi tersebut, Aliansi Peduli Desa Gambaru membawa sejumlah tuntutan krusial terkait dugaan penyerobotan lahan dan pemalsuan dokumen pembebasan lahan yang diduga dilakukan secara sengaja oleh PT GTS.

Berikut adalah poin-poin utama dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh massa aksi:

1. Mendesak DPRD Halsel segera menjalankan fungsi pengawasan dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki dugaan pelanggaran dokumen oleh PT GTS.
2. Meminta DPRD memanggil manajemen PT GTS, Pemerintah Desa Gambaru, serta masyarakat pemilik lahan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) agar masalah diselesaikan secara transparan.
3. Mendesak seluruh anggota DPRD untuk turun langsung ke Desa Gambaru guna melihat realitas konflik lahan yang terjadi di lapangan.

Sardi menegaskan bahwa masyarakat Desa Gambaru sama sekali tidak menolak masuknya investasi ke daerah mereka. Warga sangat mendukung pembangunan yang membawa dampak positif, namun dengan syarat korporasi harus tetap menghormati hak-hak kepemilikan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta mengedepankan prinsip keadilan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan atau keterangan resmi dari pihak pimpinan maupun anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan terkait ketidakhadiran mereka saat massa aksi mendatangi gedung dewan.

Editor Redaksi MakianoPost