Honor Dicicil dan Konsumsi Minim, Paskibraka Patani Timur Desak Bupati Ikram Sangadji Tindak Camat dan Kesbangpol

HALMAHERA TENGAH – Pengelolaan anggaran kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Patani Timur menuai sorotan tajam. Anggota Paskibraka bersama warga setempat mendesak Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji, untuk segera mengevaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Halmahera Tengah serta Camat Patani Timur, Iswan Hj Badar.

Camat Patani Timur dinilai tidak kompeten dan tidak transparan dalam mengelola anggaran kegiatan tersebut. Alokasi dana yang seharusnya mencakup honorarium dan konsumsi seluruh anggota Paskibraka diduga tidak disalurkan secara layak.

Para anggota Paskibraka mengeluhkan sistem pembayaran honorarium yang dilakukan secara dicicil serta pembatasan konsumsi selama masa latihan fisik yang berat.

• Honorarium Dicicil: Anggota mengaku baru menerima Rp200.000, dengan janji menyusul Rp300.000 berikutnya.
• Konsumsi Minim: Kebutuhan makan dan minum selama latihan sangat dibatasi. Anggota bahkan sempat hanya diberikan air mineral gelas.
• Aksi Mogok: Minimnya pemenuhan kebutuhan dasar ini memicu anggota Paskibraka melakukan aksi mogok latihan beberapa kali.

"Kami siap berbakti untuk negara. Tapi dengan anggaran yang sudah disiapkan, kenapa kami harus kesulitan soal konsumsi? Kenapa honor harus dicicil? Anggaran itu untuk kami, bukan untuk hal lain," ujar salah satu anggota Paskibraka yang enggan disebutkan namanya. Berdasarkan informasi di lapangan, total anggaran Paskibraka tersebut diduga mencapai Rp150 juta.

Hingga saat ini, pihak penyelenggara belum memberikan rincian anggaran secara terbuka kepada publik maupun para anggota. Atas kondisi tersebut, warga dan anggota Paskibraka menyampaikan empat tuntutan utama:

• Transparansi Anggaran: Membuka rincian alokasi dana secara terbuka kepada publik dan anggota.
• Pelunasan Honor: Segera melunasi seluruh sisa honorarium anggota tanpa skema cicilan.
• Klarifikasi Resmi: Memberikan penjelasan resmi terkait pengelolaan anggaran yang sedang berjalan.

Masyarakat berharap Bupati Halmahera Tengah segera mengambil langkah tegas agar polemik ini tidak berlarut – larut dan adanya kepastian penyelesaian honorarium anggota pengibar bendera (Paskibraka).

Sementara itu, hingga berita ini dipublikasikan, awak media masih terus berupaya meminta konfirmasi resmi dari pihak Kesbangpol Halmahera Tengah dan Camat Patani Timur terkait tudingan tersebut.

Editor Redaksi MakianoPost