JAKARTA – Upaya percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Provinsi Maluku Utara terus dikebut. Plt. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara, Abdul Hamid Payapo, mendampingi Gubernur Maluku Utara melakukan kunjungan kerja strategis ke Kantor Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, pada Senin (12/5). Kedatangan rombongan Pemerintah Provinsi Maluku Utara ini disambut hangat oleh jajaran petinggi Ditjen Bina Marga, termasuk Dirjen Bina Marga, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (SSPJJ), Direktur Pembangunan Jalan, serta Direktur Preservasi Jalan Wilayah II. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Plt. Kadis PU Provinsi Maluku Utara.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Gubernur memaparkan sejumlah usulan program prioritas terkait pembangunan dan peningkatan kualitas jalan yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Fokus utama pertemuan ini adalah sinkronisasi program antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah guna memastikan konektivitas di wilayah Maluku Utara semakin kuat.
"Kami datang membawa usulan strategis untuk memastikan program Bina Marga di Maluku Utara berjalan optimal. Harapannya, dukungan pusat dapat mempercepat mobilitas warga dan mendongkrak ekonomi lokal," tegas Gubernur Sherly di sela-sela pertemuan.
Plt. Kepala BPJN Maluku Utara, Abdul Hamid Payapo, menambahkan bahwa penguatan infrastruktur kali ini difokuskan pada kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi dan sentra kegiatan masyarakat. Menurutnya, aksesibilitas yang baik adalah kunci utama kesejahteraan warga.
"Ibu Gubernur mengusulkan penguatan infrastruktur pada kawasan pertumbuhan ekonomi dan sentra masyarakat di Maluku Utara," ujar Abdul Hamid. Ia juga menekankan bahwa selain jalan nasional, pembahasan mencakup dukungan infrastruktur untuk mobilitas harian masyarakat guna menjamin pertumbuhan ekonomi yang merata.
Merespons paparan tersebut, pihak Ditjen Bina Marga memberikan sinyal positif. Mereka berkomitmen untuk segera menindaklanjuti koordinasi teknis agar usulan dari Maluku Utara dapat masuk ke dalam skala prioritas pembangunan nasional.
Langkah ini diharapkan menjadi "angin segar" bagi pemerataan infrastruktur di wilayah kepulauan Maluku Utara, sekaligus membuka isolasi wilayah demi peningkatan taraf hidup masyarakat setempat.
Editor Redaksi MakianoPost
.jpg)