.png)
TERNATE – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kie Besi Maluku Utara mengecam keras dugaan tindakan ancaman kekerasan dan penghinaan yang dilakukan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Kabupaten Halmahera Tengah, Yusuf Hasan, terhadap pengurus Lembaga Pengawasan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LPP Tipikor) Maluku Utara. Sikap tegas tersebut disampaikan langsung oleh Direktur LBH Kie Besi Maluku Utara, Iksan Maujud, menyatakan bahwa tindakan intimidasi terhadap masyarakat sipil merupakan perbuatan serius dan tidak dapat dibenarkan dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan berlandaskan hukum.
“Kami memandang dugaan ancaman dan penghinaan yang dilakukan oleh seorang pejabat publik adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Ini bukan hanya persoalan etika, tetapi juga persoalan hukum pidana dan pelanggaran terhadap prinsip negara hukum,” tegas Iksan Maujud kepada media di Ternate, Sabtu (4/1/2026).
Peristiwa tersebut dialami oleh Fandi Riski, pengurus LPP Tipikor Maluku Utara, yang menerima panggilan telepon bernada ancaman dari nomor yang diduga milik Yusuf Hasan pada Sabtu, 3 Januari 2026 sekitar pukul 15.42 WIT. Dalam percakapan tersebut, terlapor diduga melontarkan kata-kata kasar, penghinaan, serta ancaman kekerasan fisik.
Diduga Berkaitan dengan Temuan BPK, LBH Kie Besi menilai kuat dugaan bahwa intimidasi tersebut berkaitan dengan aktivitas pengawasan yang dilakukan LPP Tipikor Maluku Utara terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Maluku Utara Nomor 12.A/LHP/XIX.TER/05/2025.
Dalam laporan BPK tersebut, ditemukan sejumlah kejanggalan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, di antaranya:
- Dugaan belanja hibah sebesar Rp340 juta yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban lengkap dan sah.
- Realisasi penerimaan hibah sebesar Rp785 juta yang tidak disertai dokumen pertanggungjawaban.
Direktur LBH Kie Besi Maluku Utara menegaskan, tindakan ancaman terhadap masyarakat yang menjalankan fungsi pengawasan bertentangan dengan berbagai ketentuan hukum, antara lain:
- Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjamin hak masyarakat untuk berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan badan publik bersikap transparan dan akuntabel;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengharuskan pejabat pemerintahan bertindak profesional, tidak sewenang-wenang, serta tidak menyalahgunakan kewenangan;
- Prinsip good governance, yang menempatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik sebagai pilar utama penyelenggaraan pemerintahan.
Berpotensi Langgar KUHP Nasional
LBH Kie Besi juga menilai perbuatan tersebut berpotensi melanggar KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023), khususnya ketentuan mengenai ancaman kekerasan, penghinaan, serta intimidasi terhadap pihak yang menjalankan hak partisipasi publik.
Menurut Iksan, tindakan seperti ini jika dibiarkan akan menciptakan preseden buruk dan menumbuhkan ketakutan di tengah masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap pengelolaan keuangan negara.
Desakan Penegakan Hukum
LBH Kie Besi Maluku Utara mendukung langkah LPP Tipikor Maluku Utara yang berencana melaporkan dugaan tersebut ke Polda Maluku Utara. Aparat penegak hukum diminta bertindak profesional dan tegas agar supremasi hukum benar-benar ditegakkan.
“Negara tidak boleh kalah oleh sikap premanisme birokrasi. Penegakan hukum yang tegas akan menjadi pesan bahwa hukum berdiri untuk melindungi rakyat, bukan melindungi oknum,” pungkas Iksan Maujud.
Hingga berita ini diturunkan, Kabag Kesra Kabupaten Halmahera Tengah belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan ancaman tersebut.
Editor : Redaksi MakianoPost
