Langkah ini diambil sebagai bentuk adaptasi terhadap arah kebijakan Kementerian Desa PDTT dan Kementerian Keuangan melalui PMK 2026. Regulasi terbaru tersebut menekankan pada efektivitas penggunaan anggaran yang harus berpihak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat bawah.
Optimalisasi Potensi Lokal
Strategi utama yang diterapkan para Kades adalah pengalihan alokasi dana ke program strategis yang bersifat produktif. Dana yang terbatas kini difokuskan pada Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD), pemberdayaan UMKM, serta pengembangan sektor unggulan berbasis sumber daya lokal. Hal ini dilakukan untuk memastikan perputaran uang tetap berada di desa dan menciptakan lapangan kerja bagi warga setempat.
Fasilitator Program TEKAD (Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu) Kabupaten Halmahera Selatan, Hatim Kailul, memberikan apresiasi tinggi terhadap respons cepat para pimpinan desa. Menurutnya, kreativitas dalam mengelola potensi lokal merupakan implementasi nyata dari semangat kemandirian desa.
“Pemangkasan anggaran bukan akhir dari pembangunan, melainkan momentum untuk memperkuat inovasi desa. Kreativitas para Kades saat ini sejalan dengan regulasi 2026 yang mendorong desa untuk tidak lagi bergantung sepenuhnya pada anggaran pusat, melainkan mulai mandiri secara ekonomi,” ujar Hatim Kailul.
Momentum Kemandirian
Kondisi di Halmahera Selatan saat ini menjadi bukti bahwa kepemimpinan yang adaptif adalah kunci. Dengan memahami regulasi dan memprioritaskan kebutuhan mendesak warga, desa-desa di Halmahera Selatan optimistis tetap mampu bergerak maju meskipun di tengah keterbatasan anggaran nasional.
Keberhasilan transisi ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi desa dalam jangka panjang, sekaligus membuktikan bahwa keterbatasan dana dapat dijawab dengan pengelolaan sumber daya yang cerdas dan transparan.
Editor : Redaksi MakianoPost
