Akal-Akalan Pemda Halsel dalam Pembangunan Sekolah ala Rusia : Beranikah DPRD Panggil Semua Pihak Terkait ?

Halsel, MakianoPost – Polemik pembangunan sekolah ala Rusia di Halmahera Selatan (Halsel) kembali mencuat. Proyek bernilai puluhan miliar rupiah yang digadang-gadang menjadi ikon pendidikan di daerah ini justru menuai kritik tajam karena tak kunjung rampung. Direktur Indonesia Anti-Corruption Network (IACN), Igrissa Majid, menyoroti peran DPRD Halsel dalam mengawasi anggaran proyek tersebut.

"Ini menjadi tantangan bagi DPRD Halsel dalam aspek kontrol terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan sekolah ala Rusia. Apakah mereka berani memanggil semua pihak, mulai dari Bupati, Kepala Dinas terkait, hingga kontraktor?" kata Igrissa. (15/2).

Menurutnya, pemanggilan para pihak tersebut sangat penting karena menyangkut penggunaan anggaran daerah yang tidak sedikit. DPRD Halsel harus mengoptimalkan fungsi pengawasan, memastikan kebijakan anggaran sesuai dengan tata kelola fiskal daerah serta tepat sasaran.

Proyek Miliaran Rupiah yang Tak Kunjung Rampung

Proyek yang telah berjalan sejak 2023 ini hingga kini belum menunjukkan progres signifikan. DPRD Halsel memiliki kewenangan regulatif untuk meminta laporan pelaksanaan proyek guna memastikan tidak ada pelanggaran dalam penggunaannya.

"Jika ditemukan kejanggalan dalam penganggaran dan pengerjaan proyek yang tidak sesuai perencanaan awal dalam dokumen kontrak, maka ini bisa dibawa ke ranah hukum," tegas Igrissa.

Ia menambahkan bahwa sejak awal seharusnya DPRD melakukan pengawasan secara preventif agar tidak muncul masalah di kemudian hari. Ketidaktepatan penggunaan anggaran dalam proyek ini berpotensi merugikan keuangan daerah dan masyarakat.

DPRD Diminta Serius, Bukan Sekadar Kunjungan Lapangan

IACN juga mengkritik kinerja DPRD Halsel yang dinilai masih lemah dalam menjalankan fungsi pengawasan. Menurut Igrissa, pertanyaannya kini adalah apakah pengawasan yang dilakukan hanya sebatas kunjungan lapangan atau benar-benar serius dalam mempertanggungjawabkan anggaran daerah.

"Publik berharap DPRD Halsel benar-benar mengawasi alokasi anggaran proyek ini dengan serius, bukan hanya sekadar seremonial," ujarnya.

Jika ditemukan indikasi penyimpangan anggaran dalam jumlah besar, Igrissa menegaskan bahwa DPRD harus segera menggelar rapat evaluasi. Bahkan, bukan tidak mungkin lembaga legislatif ini merekomendasikan kasus ini kepada aparat penegak hukum.

IACN Siap Laporkan ke KPK

Tak hanya mendesak DPRD, IACN juga berencana melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran proyek ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Igrissa, kajian mereka menunjukkan indikasi bahwa dana proyek ini digunakan untuk kepentingan tertentu.

"Kami menduga ada kepentingan politik yang bermain di balik proyek ini, yang justru menghambat kelancaran pembangunan," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Halsel belum memberikan tanggapan terkait kritik yang disampaikan IACN. Sementara itu, publik terus menantikan langkah konkret DPRD dalam menangani persoalan ini.

Penulis Irwan Abubakar
Editor Redaksi MakianoPost