Menanggapi polemik yang berkembang, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara, Junaidi A. Bahruddin, ST, menegaskan bahwa keputusan tersebut sudah sesuai dengan mekanisme dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.
"Pemberhentian Saudara Hud Ibrahim dan pengangkatan Plt. Ketua DPC Demokrat Halmahera Selatan adalah keputusan yang sah serta menjadi kewenangan mutlak DPP Partai Demokrat. Tidak ada kejanggalan ataupun pemalsuan dalam SK tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu pengurus DPC Demokrat Halmahera Selatan," ujar Junaidi dalam keterangannya, Selasa (19/2/2025).
Junaidi juga menjelaskan bahwa perbedaan penomoran atau penulisan tahun penerbitan dalam SK tersebut murni kesalahan tipografi yang sudah direvisi oleh DPP. Ia meminta seluruh jajaran Partai Demokrat di Halmahera Selatan untuk tidak lagi mempersoalkan pergantian kepemimpinan dan mendukung Plt. Ketua Indra Delly Selang dalam menjalankan roda organisasi serta konsolidasi partai.
Sementara itu, Indra Delly Selang menanggapi pernyataan salah satu pengurus DPC Demokrat Halmahera Selatan, Masykur AR Mahdi, yang mengkritisi keputusan DPP.
"Sebagai kader partai, Saudara Masykur seharusnya tunduk dan taat pada keputusan DPP Partai Demokrat. Jangan menciptakan opini dan dugaan yang tidak berdasar terhadap Ketua DPD kami, M. Rahmi Husen. Kami akan mengusulkan sanksi tegas bagi kader yang tidak menjalankan keputusan DPP," tegas Indra.
Pergantian kepemimpinan ini diharapkan dapat memperkuat konsolidasi internal Partai Demokrat Halmahera Selatan menjelang agenda politik ke depan.
Penulis Irwan Abubakar
Editor Redaksi MakianoPost
