Ketua Komisi I DPRD Halsel, Munawir Hi. Bahar, menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan apakah distribusi dana hibah telah sesuai peruntukan.
"Kami ingin mengetahui secara jelas apakah dana hibah ini telah disalurkan tepat sasaran. Meskipun ini bukan evaluasi anggaran di akhir tahun, sebagai lembaga pengawas, kami wajib memastikan anggaran digunakan sebagaimana mestinya," ujar Munawir.
Selain itu, Komisi I juga meminta penjelasan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima dana hibah. Munawir menekankan pentingnya transparansi dalam mekanisme penyaluran agar tidak terjadi penyimpangan.
"Kami ingin memastikan bahwa Ormas dan LSM yang menerima dana hibah memang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk keberadaan sekretariat dan administrasi lainnya," tambahnya.
Dalam RDP tersebut, Kepala Badan Kesbangpol Halsel melaporkan bahwa realisasi penyaluran dana hibah telah mencapai 99%, mencakup Ormas, LSM, dan partai politik.
Menanggapi isu yang berkembang di masyarakat terkait dugaan adanya "upah pemulus" untuk pejabat di bidang politik dalam negeri (Poldagri), Munawir menyatakan bahwa pihaknya belum dapat memberikan kesimpulan karena belum ada bukti konkret.
"Jika terbukti ada penyimpangan, kami akan merekomendasikan kepada Bupati agar pejabat yang bersangkutan dicopot dari jabatannya," tegasnya.
DPRD Halsel berkomitmen untuk terus mengawal distribusi dana hibah agar sesuai dengan regulasi dan bermanfaat bagi penerima yang berhak.
Penulis Irwan Abubakar
Editor Redaksi MakianoPost
