Di Desa Galala, warga mengeluhkan musyawarah desa (musdes) yang tidak melibatkan seluruh elemen masyarakat. Meski musdes tetap digelar, laporan pertanggungjawaban tidak disampaikan secara jelas, sementara anggaran tetap dicairkan. Salah seorang warga, Ono, menyesalkan praktik tersebut dan meminta Pemerintah Daerah mengambil langkah konkret guna memastikan transparansi dalam pengelolaan dana desa.
"Setiap penggunaan anggaran harus terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Kami meminta Pemerintah Daerah menindaklanjuti hal ini," ujar Ono.
Temuan di Desa Galala telah dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Inspektorat untuk ditindaklanjuti. Yulianto menegaskan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa adalah keharusan agar tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat.
Tak hanya di Galala, permasalahan serupa juga ditemukan di Desa Jikotamo, Kecamatan Obi. Menurut Yulianto, sejak tahun 2024, tidak ada kegiatan nonfisik yang terlaksana di desa tersebut. Ia bahkan menduga adanya permainan dari oknum tertentu dalam pengelolaan dana desa, terutama terkait proyek fisik tahun 2022 yang tidak terealisasi serta kegiatan tahun 2023 yang masih diragukan pelaksanaannya.
"Kami akan mengawal temuan ini agar dana desa dikelola dengan benar dan sesuai dengan aturan. Jangan sampai masyarakat dirugikan oleh praktik yang tidak transparan," tegasnya.
Selama reses, Yulianto mengunjungi lima desa, termasuk Kampung Buton, laiwui dan Akegula kecamatan obi untuk menyerap aspirasi masyarakat. Ia menegaskan komitmennya dalam mengawal temuan ini agar setiap rupiah dana desa benar-benar digunakan untuk kesejahteraan warga.
Penulis Irwan Abubakar
Editor Redaksi MakianoPost
