Diduga Tak Sesuai Spesifikasi, Warga dan Pemdes Sebelei Hentikan Sementara Proyek Jalan Lingkar Pulau Makian Senilai Rp10,3 Miliar

Sebarkan:
HALMAHERA SELATAN,– Pemerintah Desa (Pemdes) Sebelei, Kecamatan Makian Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, bersama sejumlah warga menggelar aksi protes pada Jumat (20/11/2026) pagi. Aksi tersebut dilakukan langsung di lokasi proyek Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Makian sebagai bentuk keberatan atas dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis dalam pengerjaan jalan tersebut.

Proyek yang bersumber dari anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara ini dikerjakan oleh CV Hnedana Karya Utama dengan nilai kontrak mencapai Rp10,3 miliar. Pekerjaan ini diketahui telah berlangsung sejak 29 Juni 2026 lalu.

Berdasarkan pantauan di lokasi, massa yang terdiri dari perangkat desa dan masyarakat setempat berkumpul di atas badan jalan yang telah dihampari material batu pecah. Sebagai bentuk penolakan, warga memasang barikade kayu di tengah jalan untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas pekerjaan di lapangan.

Aksi protes ini dipicu oleh kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas dan mutu konstruksi yang dinilai dikerjakan secara asal-asalan. Warga menyoroti metode pengerjaan lapisan pondasi dan pengaspalan yang dianggap menyalahi standar teknis pembangunan jalan lapisan penetrasi makadam (lapen).

Salah seorang warga di lokasi yang enggan disebutkan namanya menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak hukum untuk mengawasi pembangunan di wilayahnya.

"Berdasarkan kerangka aturan seperti UU Desa (UU No. 6 Tahun 2014) dan pedoman penyelenggaraan jalan, warga berhak meminta informasi, menyampaikan saran, memantau kebermanfaatan jalan, serta melaporkan ketidaksesuaian di lapangan. Olehnya itu, hari ini kami meminta pihak pelaksana dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) harus menjelaskan secara detail kepada kami sebagai warga atas dugaan ketidaksesuaian spesifikasi dan tahapan pekerjaan ini," tegasnya.

Ia juga membeberkan kejanggalan teknis terkait tahapan penghamparan material batu pecah di lapangan yang dinilai tidak sesuai prosedur.

"Seharusnya hamparan batu pokok ukuran 5/7 ditebar terlebih dahulu secara merata, kemudian dipadatkan menggunakan mesin gilas hingga batu saling mengunci. Setelah itu, aspal panas disemprotkan sebelum batu pengunci ukuran 3/5 ditebar. Namun yang terjadi di lapangan, batu pokok dan batu pengunci justru ditebar secara bersamaan. Jelas ini tidak sesuai tahapan pelaksanaan jalan lapen," ujarnya menambahkan.

Melalui aksi pemalangan ini, Pemdes Sebelei bersama masyarakat mendesak pihak kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, serta PPK dari Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara untuk segera turun langsung ke lapangan guna melakukan evaluasi menyeluruh.

Masyarakat berharap proyek infrastruktur yang dibiayai oleh anggaran daerah tersebut dapat dikerjakan sesuai aturan dan spesifikasi teknis yang berlaku, sehingga jalan memiliki daya tahan yang kuat dan dapat dimanfaatkan oleh warga dalam jangka panjang.

Editor Redaksi MakianoPost

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini