Dugaan Korupsi Proyek Pelabuhan Jailolo Rp6,2 M: KPA, PPK, dan CV Radja Rizki Resmi Dilaporkan ke Direskrimsus Polda Malut

TERNATE — Lembaga Pengawasan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LPP Tipikor) Provinsi Maluku Utara, siang tadi Pukul 11:32 resmi melayangkan laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi pada Proyek Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Jailolo Tahun Anggaran 2026. Laporan resmi bernomor 924.B/LP/LPP-Tipikor/MU/XI/2026 tersebut diserahkan langsung kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara di Ternate.

Ketua LPP Tipikor Maluku Utara, Zainal Ilyas, S.Sos, S.H.,kepada awak media mengatakan,” laporan ini diajukan demi kepentingan umum dan penyelamatan keuangan negara. Proyek infrastruktur perhubungan yang berlokasi di Desa Gufasa, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat ini dengan nilai kontrak sebesar Rp6.229.866.000,- kami menilai terdapat sejumlah unsur dugaan perbuatan tindak pidana, yang mana hal ini patut di uji berdasarkan hukum formil tindak pidana oleh aparat penegak hukum, agar pihak-pihak yang diduga terlibat patut dimintai pertanggungjawaban hukumny” Ujar Zainal Ilyas, S.Sos, S.H

Zainal Ilyas, menjelaskan, “Dalam laporan tersebut, LPP Tipikor secara kelembagaan meminta agar aparat penegak hukum dapat melakukan panggilan periksa kepada empat pihak yang diduga kuat sebagai pihak yang bertanggungjawab atas dugaan tindak pidana, yaitu Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Jailolo selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Sufi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Konsultan Pengawas, serta Direktur CV Radja Rizki selaku kontraktor pelaksana beserta perwakilannya, Jafar Sadik” Tegasnya

Berdasarkan investigasi langsung (on the spot) yang dilakukan tim LPP Tipikor Malut pada akhir Oktober 2026, ditemukan bahwa masa kontrak proyek tersebut sebenarnya telah berakhir sejak 8 Agustus 2026 (dengan durasi 180 hari kalender sejak 4 Maret 2026). Namun, hingga hampir tiga bulan melewati tenggat waktu, proyek tersebut belum kunjung selesai dan progres fisik diperkirakan baru mencapai kisaran 60% hingga 75%.

Zainal Ilyas menambahkan, “Di lokasi, bangunan utama terpantau masih berupa struktur kasar dengan pengerjaan dinding dan atap yang baru selesai parsial, kayu perancah (steger) yang masih mendominasi sisi bangunan, serta galian pipa PVC dan lantai paviliun halaman depan yang belum rampung, dan jelas tidak berbanding dengan nilai progress dana yang sudah di cairkan pihak UPP (Unit Penyelenggara Pelabuhan) Kelas III Jailolo” Ujar Ketua LPP Tipikor Malut.

Lebih memprihatinkan, ketidakmampuan finansial rekanan terungkap secara terbuka. Perwakilan kontraktor pelaksana secara blak-blakan mengaku kepada tim investigasi bahwa kelanjutan proyek harus menunggu penjualan satu unit mobil pribadi milik mereka terlebih dahulu.

Dua Modus Operandi yang Dilaporkan

Zainal Ilyas Ketua LPP Tipikor Malut memetakan dua dugaan pelanggaran hukum dan modus operandi dalam pelaksanaan proyek ini:

1. Kebijakan Pembebasan Denda Sepihak (Potensi Kerugian Negara Rp504 Juta): PPK diduga baru memberlakukan sanksi denda secara formal per 31 Oktober 2026. Artinya, sejak 9 Agustus hingga 29 Oktober 2026 (selama 81 hari), kontraktor dibebaskan dari denda keterlambatan secara sepihak. Jika dihitung berdasarkan ketentuan 1/1000 (satu permil) per hari dari nilai kontrak sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2021, terdapat potensi penerimaan negara dari denda keterlambatan sebesar Rp504.619.146 yang diduga sengaja tidak ditagihkan.
2. Dugaan Pemalsuan Dokumen Administrasi Proyek: Berdasarkan pengakuan pelaksana, sisa dana pekerjaan saat ini hanya tinggal Rp1 miliar lebih, yang mengindikasikan sekitar Rp5 miliar anggaran telah dicairkan. Jumlah pencairan ini dinilai berbanding terbalik dengan progres fisik ril di lapangan yang baru berkisar 60%–75%. Diduga kuat ada manipulasi opname fisik dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan demi mencairkan dana melebihi prestasi kerja nyata.

Tuntutan Yuridis dan Pengawasan

Dalam analisis yuridisnya, LPP Tipikor menyertakan korelasi delik pidana yang membidik para terlapor dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 263 KUHP terkait pemalsuan dokumen. 

LPP Tipikor Malut mendesak Ditreskrimsus Polda Maluku Utara untuk segera mengambil tiga langkah tegas:

1. Memanggil dan memeriksa Kepala UPP Kelas III Jailolo, PPK, Konsultan Pengawas, dan Direktur CV Radja Rizki.
2. Melakukan olah TKP dan cek fisik gabungan bersama tim ahli teknis untuk menghitung volume pekerjaan ril.
3. Berkoordinasi dengan BPK RI Perwakilan Maluku Utara guna melakukan Audit Investigatif terhadap rekam jejak pembayaran termin proyek.

Dan untuk diketahui Laporan pengaduan masyarakat ini juga ditembuskan kepada Kapolda Maluku Utara di Sofifi, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan RI di Jakarta, dan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara di Ternate agar kasus ini mendapat pengawalan ketat secara lintas instansi.

Editor Redaksi MakianoPost