HALMAHERA TENGAH – Massa yang tergabung dalam Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SPKEP SPSI Weda Bay Project) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Halmahera Tengah, siang tadi,(21/7/2026). Aksi ini dipicu oleh gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK massal) yang dinilai tidak adil bagi para tenaga kerja Indonesia di kawasan industri tersebut. Dalam tuntutannya, massa mendesak Pemerintah Pusat untuk segera memitigasi dan mengambil langkah cepat atas situasi kritis yang sedang terjadi di Kawasan Weda Bay Project. Mereka dengan tegas menyatakan menolak PHK massal yang saat ini membayangi para pekerja lokal.
"Kami meminta Pemerintah Pusat jangan tinggal diam. Situasi di Weda Bay sudah darurat. PHK massal ini sangat tidak adil bagi tenaga kerja Indonesia yang telah berkontribusi besar di kawasan ini," Ungkap Massa aksi.
Selain itu, massa mendesak Bupati Halmahera Tengah beserta Disnaker untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi tripartit antara Pemerintah, pihak perusahaan, dan PUK SPKEP SPSI. Langkah ini dinilai krusial untuk mencari solusi terbaik demi mencegah terus terjadinya pengurangan pekerja di kawasan tersebut.
Massa meminta perusahaan mengedepankan langkah mitigasi dan alternatif penyelamatan tenaga kerja sebelum mengambil keputusan sepihak. Pihak serikat pekerja menilai perusahaan seharusnya menunggu kepastian terkait persetujuan kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Terkait hal tersebut, demonstran meminta Bupati Halmahera Tengah mengintervensi manajemen perusahaan agar menunda pengurangan tenaga kerja Indonesia. Pasalnya, saat ini Kementerian ESDM dilaporkan masih melakukan proses evaluasi terhadap pengajuan dan persetujuan kuota RKAB, sehingga dampak pembatasan kuota seharusnya belum menjadi alasan mutlak untuk melakukan PHK.
"Sangat tidak masuk akal jika pekerja langsung dikorbankan, padahal Kementerian ESDM masih mengevaluasi kuota RKAB. Manajemen harusnya melakukan mitigasi atau opsi penyelamatan lain, bukan langsung main pecat," tegas salah seorang massa aksi
Dalam pernyataan sikap yang diserahkan kepada Disnaker Halmahera Tengah, PUK SPKEP SPSI menyoroti adanya urgensi dugaan pelanggaran oleh pihak manajemen. Perusahaan dinilai melakukan tindakan yang tidak adil, tidak transparan, serta cenderung diskriminatif terhadap tenaga kerja Indonesia di Kawasan Weda Bay Project.
"Ada ketidakadilan dan diskriminasi yang nyata di lapangan. Kami menuntut transparansi dari manajemen. Melalui aksi ini, kami mendesak Disnaker untuk memaksa pihak perusahaan menghentikan PHK massal sekarang juga," pungkasnya.
Editor Redaksi MakianoPost
